Verindo, Bandung – PT. Verindo Klaras Utama menerima kunjungan dari Kepala Cabang Bank BTN KCP Sarijadi Bandung Bapak Yudhis pada hari Selasa, 25 Januari 2022. Kepala Cabang Bank BTN KCP Sarijadi Bandung datang ke proyek perumahan La Verde Midori View di Cikancung, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Beliau didampingi oleh Direksi yaitu Bapak H. Wedi Siswandi. Setelah mengunjungi proyek perumahan La Verde Midori View beliau merasa yakin proyek tersebut akan diminati dan booming. Beliau berpendapat proyek La Verde Midori View memiliki lokasi yang strategis, view yang indah, akses yang mudah, desain yang bagus serta memiliki fitur Smarthome seperti Smart Lock Door & CCTV. Beliau berpesan untuk semua kalangan khususnya milenial yang belum memiliki rumah maupun sudah, perumahan ini memiliki pilihan rumah yang bagus dan cocok untuk keluarga muda maupun untuk investasi kedepan. Beliau mengingatkan jangan menunda untuk membeli rumah karena kebutuhan hunian terus meningkat dari tahun ke tahun namun ketersediaan tanah tak kunjung bertambah bahkan dapat dikatakan berkurang, beliau mengatakan jangan hanya menjadi penonton saja, cepat pesan rumah dari perumahan La Verde Midori View.
Setelah selesainya proyek pertama dari PT. Verindo Klaras Utama yaitu perumahan Klaras Cimanggung Hills yang mengusung konsep perumahan cluster dengan sistem kemanan tinggi dengan adanya sistem one gate serta CCTV serta lingkungan yang nyaman dan memiliki view yang indah, oleh karena itu banyak respon positif maupun testimoni yang diberikan oleh pengunjung maupun penghuni Klaras Cimanggung Hills yang diberikan melalui google review. berikut ini merupakan review yang diberikan oleh penghuni dan pengunjung Klaras Cimanggung Hills
Verindo, Bandung – PT. Verindo Klaras Utama menerima kunjungan dari Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Buah Batu 1 Bapak Heriyanto Rukmantara pada hari Senin, 10 Januari 2022. Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Buah Batu 1 datang ke Perumahan Klaras Cimanggung Hills di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Beliau di dampingi oleh direksi PT. Verindo Klaras Utama Bapak H. Wedi Siswandi dan Bapak H. Muslim Umar. Beliau mengapresiasi dan kagum terhadap produk PT. Verindo Klaras Utama yaitu perumahan Klaras Cimanggung Hills. Beliau memuji produk yang dibuat oleh PT. Verindo Klaras Utama bahwa kualitas yang diberikan sangat tinggi dengan harga rumah subsidi selain itu ia juga memuji bahwa lingkungan yang ada di perumahan Klaras Cimanggung Hills tertata rapi dan memiliki keamanan yang tinggi dengan adanya one gate system serta CCTV. Di Perumahan, Bapak Heriyanto Rukmantara memberikan komentar “Produk yang diberikan luar biasa dengan kualitas tinggi tetapi dengan titel rumah subsidi, lingkungan sekitar tertata rapi dan one gate system serta CCTV nya tentu akan membuat penghuninya merasa aman, Bank Syariah Indonesia siap memberikan solusi pembelian rumah dengan KPR untuk produk dari PT. Verindo Klaras Utama” kata Bapak Heriyanto Rukmantara. Beliau mendukung penuh produk produk yang akan datang dari PT. Verindo Klaras Utama kedepannya, beliau memberikan solusi pembelian rumah dengan KPR untuk konsumen yang nantinya akan membeli produk dari PT. Verindo Klaras Utama.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 38 bank penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2022. Alokasi anggaran dana FLPP yang bakal disalurkan melalaui 38 bank tersebut sebesar Rp 23 triliun. “Dalam kesempatan ini hadir sebanyak 38 bank yang terdiri dari tujuh bank nasional baik bank konvensional maupun syariah dan 31 bank pembangunan daerah baik bank konvensional maupun syariah,” ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam acara penandatanganan FLPP secara daring di Jakarta, Kamis (6/1/2022). Adi menambahkan bahwa adapun tujuh bank nasional itu adalah Bank BTN dan BTN Syariah, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Artha Graha dan Bank Mega Syariah. Sedangkan 31 BPD yang turut serta antara lain BJB Syariah, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Selatan Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Sulawesi Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Kalimantan Timur, Bank NTB, BPD Papua, BPD Kalsel, Bank DKI, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, BPD Jateng Syariah, Bank NTT. Kemudian Bank Nagari, BPD Jatim Syariah, BPD Jawa Timur, BPD Riau Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, BPD Nagari Syariah, Bank Jambi Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD Sumut, BPD Jawa Tengah, BPD DIY, BPD Jawa Barat dan Banten. “BP Tapera pada tahun ini memiliki target penyaluran sebanyak 309.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari FLPP sebanyak 200.000 unit rumah subsidi senilai Rp23 triliun serta ditambah 109.000 unit rumah melalui program Tapera,” kata Adi. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BP Tapera yang baru saja menerima amanah untuk mengelola FLPP. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan para pemangku kepentingan seperti bank sebagai lembaga keuangan penyalur dana FLPP, para pengembang perumahan dalam penyediaan hunian, lembaga pembiayaan dari sisi penguatan sumber dana lainnya, serta pemerintah daerah. Dalam penyaluran dana FLPP pada tahun 2022, perlu disampaikan bahwa BP Tapera menginginkan komitmen bank penyalur untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi setiap bulan.”Kami tidak hanya mengedepankan kecepatan penyaluran dana FLPP, namun juga mengutamakan ketepatan sasaran, kualitas hunian dan pengelolaan dana yang produktif serta efisien,” ujar Adi. BP Tapera yakin target yang telah ditetapkan ini akan semakin mudah dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan saling memberikan dukungan secara aktif dengan tujuan sama yakni menyediakan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Source : Antara
Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan program pembangunan satu juta rumah untuk rakyat dan pencapaian sasaran strategis pembangunan perumahan, pada tahun 2022 ditargetkan penyediaan rumah melalui program pembiayaan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sebanyak 200.000 unit rumah. Menurut Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dalam surat tertulisnya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, perhitungan tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan maju, rencana strategis, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan operasionalisasi BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat). Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka anggaran KPR Sejahtera FLPP untuk tahun 2022 yang berasal dari DIPA sebesar Rp19,1 triliun ditambah pengembalian pokok dana FLPP sebesar Rp3,9 triliun menjadi sebanyak Rp23 Triliun. Di luar anggaran tersebut pemerintah juga menganggarkan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) sebanyak Rp812 miliar untuk 200.000 unit rumah, dimana Rp10 juta bantuan uang muka untuk Papua dan Papua Barat dan sisanya Rp4 juta untuk daerah lainnya. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk 42 unit rumah untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang dikenal dengan BP2 BT. Sedangkan untuk tahun 2022, program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sudah tidak ada lagi. Namun pemerintah masih menganggarkan tahun 2022 ini untuk SSB sebesar Rp4,39 triliun atau 769.903 unit untuk membayar penerbitan KPR tahun sebelumnya (ulang tahun). Sehingga total bantuan pembiayaan perumahan untuk tahun 2022 sebesar Rp28,2 triliun dengan target sebanyak 200.042 unit rumah. Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan, bahwa FLPP tahun 2022 akan dikelola oleh BP Tapera secara plug and play. Sehingga layanan dipastikan tidak akan mengalami perubahan. Seperti sudah diketahui bersama, penyaluran dana FLPP tahun 2021 telah ditutup 31 Oktober lalu dengan capaian tertinggi sepanjang sejarah. Dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 178.728 unit senilai Rp19,57 triliun (11348% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 157.500 unit). Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2021 sebesar 943.583 unit atau senilai Rp75,17 triliun. Source : ppdpp